Industri Pengolahan Hasil Perkebunan Kakao Solusi Masalah Ekonomi dan Sosial di Sulbar

Pembahasan bersama unsur OPD Pemprov Sulbar dan Pemkab Polewali Mandar bersama perwakilan dari Keminfes

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Hits: 15

Mamuju, suarainsani.com – Kementerian Investasi/BKPM kembali menggelar Focus Group Discussin (FGD) dalam rangka membahas Proyek industri pengolahan hasil perkebunan provinsi Sulawesi Barat di Mamuju pada Selasa (26/10/2021).

Acara yang digelar di Hotel Grand Mutiara, kota Mamuju tersebut, dihadiri oleh pihak kementerian Investasi/BKPM RI, yang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kemitraan, Dr. Rasminto beserta rombongan PIC untuk Proyek Industri Pengolahan Hasil Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat, Kementerian Investasi/BKPM, dan beberapa perwakilan OPD terkait tingkat Sulawesi Barat dan kabupaten Polewali Mandar.

Tampak hadir dalam pertemuan tersebut, Tenaga Ahli Gubernur Bidang Ketenagakerjaan, Sosial, dan Hubungan Kerjasama, Firdaus Gigo Atawuwur, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Kepala DPMPTSP,  Perwakilan Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Tenaga Kerja, serta perwakilan dari unsur Pemerintah kabupaten Polewali Mandar, diantaranya  Asisten 3, Kepala Bagian Perekonomian, Kepala Bagian Ekonomi, Bappeda, Kepala Bagian Infrastruktur Wilayah, Bappeda, Kepala DPMPTSP, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM, Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan ESDM, Perwakilan Kantor Pertanahan BPN.

Foto Bersama Peserta FGD setelah pertemuan digelar

FGD tersebut digelar untuk mempermantap upaya pembangunan proyek industri Pengolahan Hasil Perkebunan di Provinsi Sulawesi Barat, sehingga dapat segera terbangun.

Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Dr. Rasminto selaku Tenaga Ahli Kementerian Investasi setelah pertemuan tersebut digelar.

“Potensi dengan adanya Industri ini, diantaranya diproyeksi mampu menyerap sekitar 58.000 orang tenaga kerja di Sulawesi Barat (8,4% dari angkatan kerja tersedia), juga diproyeksi mampu meningkatkan angka produksi produk kakao nasional sebesar 4,4%.”Tegas Dr. Rasminto kepda media.

Menanggapi hal tersebut, mewakili Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, bapak Junda Maulana selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Sulbar menyampaikan bahwa FGD yang digelar tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam pembangunan daerah yang akan berdampak pada sektor ekonomi dan sosial.

Tampak suasana pertemuan yang membahas hasil kajian potensi Proyek Industri pengolahan kakao

Diketahui dalam pertemuan tersebut bahwa mengenai lahan, beberapa sudah terjawab dan akan ditindaklanjuti, juga terkait Ranperda RTRW sudah clear, dengan sudah tercantumnya mengenai proyek Industri kakao didalamnya.

Tenaga Ahli Gubernur Bidang Ketenagakerjaan, Sosial, dan Hubungan Kerjasama, Firdaus Gigo Atawuwur, juga dalam kesempatan yang sama kepada media menyampaikan bahwa Rantai Pasok Bahan Baku sudah clear, dengan memenuhi kebutuhannya dari Kabupaten Polewali Mandar serta daerah sekitar yang terdekat.

“Serapan Angkatan kerja tentunya sangat positif bagi pembangunan ekonomi di daerah, sehingga urusan ketenagakerjaan diyakini sudah aman, dan siap mendukung keberadaan Industri Pengolahan kakao, terlebih lagi  dengan SDM yang banyak tersedia, tinggal ditingkatkan kompetensinya maka keberadaannya membantu mengurangi masalah terkait isu ekonomi dan sosial selama ini.” Tegas Firdaus Gigo Atawuwur (BB/MA).

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe To Our Newsletter