Pemprov – DPRD Sulbar Sepakati Perubahan KUA-PPAS 2021

Penanda Tanganan Nota Kesepakatan Bersama

Penanda Tanganan Nota Kesepakatan Bersama

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Hits: 7

Pemprov bersama DPRD Sulbar melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2021. Penandatanaganan dilakukan oleh Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar bersama Wakil Ketua I DPRD Sulbar, Usman Suhuriah dalam Rapat Paripurna DPRD Sulbar Kamis, 23 September 2021

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengemukakan,  Kebijakan Umum Perubahan APBD dan perubahan Prioritas  Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan pada perubahan RKPD 2021, sebagai akibat adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan dalam RKPD 2021, termasuk keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih Tahun Anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan.

“Dengan telah dilaksanakan kesepakatan perubahan Kebijakan Umum APBD serta perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021, kita semua merupakan satukesatuan pemerintahan daerah, yang pada hakekatnya mempunyai tanggung jawab yang sama sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing untuk pembangunan di Sulbar ini. Serta tentu untuk keberhasilan bersama dalam pelaksanaan pembangunan hingga akhir tahun2021,” ujar Ali Baal

Masih kata Ali Baal,  semakin tingginya kasus Covid-19 telah mempengaruhi hamper seluruh kebijakan anggaran Tahun Anggaran 2021, yang mana alokasi anggaran di daerah harus lebih difokuskan pada pencegahan dan penanganan Covid 19, sebagai mana yang telah diamanahkan dalam berbagai kebijakan pemerintah pusat. Selain itu, gempa bumi 6,2 Magnitudo yang melanda Kabupaten Mamuju dan Majene pada 15 Januari yang lalu,  tentunya juga sangat mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 yang telah direncanakan sebelumnya.

“Akibat Covid-19, kita perlu mengoptimalkan kembali program dan kegiatan yang mengarah kepada penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaringan pengaman sosial, untuk pemenuhan kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19 dan dampak dari gempa bumi,” pungkasAliBaal

Lebih lanjut disampaikan, akibat hal tersebut berdampak pada perubahan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2021 dimana pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar 1,2 persen dari target APBD pokoksebesar Rp. 2,047 triliun menjadi Rp. 1,998 triliun atau mengalami penurunan sebesar Rp. 5 miliar lebih.

Kemudian, dari sisi kebijakan belanja mengalami peningkatan sebesar 0,36 persen  dari target APBD pokoksebesar Rp. 2,062 triliun menjadi 2,355 triliun atau naik sebesar Rp. 292 miliar lebih, serta pada pembiayaan belanja juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan melalui pemanfaatan kembali sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp. 103 miliar lebih dan penerimaan pinjaman pemulihan ekonomi yang bersumber dari PT. Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp. 300 miliar.

“Saya menyadari bahwa tentunya tidak semua rencana yang disepakati dapat kita realisasikan. Kita harus mengakui bahwa kebutuhan pendanaan untuk belanja daerah setelah perubahan dilakukan rasionalisasi programdan kegiatan pada setiap SKPD, agarmengarah pada efektivitas dan efisiensi serta memperhatikan realisasi fisik dan keuangan sampai dilakukannya perubahan anggaran, “sebut mantan Bupati Polman dua Periode itu.

Turut hadir dalam sidang paripurna, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, Anggota DPRD Sulbar, para Asisten dan pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbsr, Staf Ahli Gubernur Sulbar, serta undangan lainnya. (farid)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe To Our Newsletter