DIDUGA SECARA SEWENANG-WENANG BERHENTIKAN PULUHAN KEPALA KAMPUNG, BUPATI PANIAI DIGUGAT

Frederika Korain saat berada di KPU RI

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Hits: 8

Jayapura, suarainsani.com – Kantor “Veritas Law Office” mengajukan gugatan hukum terhadap Bupati Paniai di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura dengan tergugat, setelah puluhan Kepala Kampung di beberapa Distrik di Kabupaten Paniai menuntut upaya hukum akibat perilaku sewenang-wenang. Gugatan itu diajukan, karena Bupati Pania diduga menyalahgunakan wewenang dalam memberhentikan para Kepala Kampung di Kabupaten Paniai.

“Sementara ini, kami mewakili sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) Kepala Kampung di Kabupaten Paniai, untuk mengajukan gugatan terhadap Keputusan Bupati Paniai yang memberhentikan para klien kami. Kami menduga, pemberhentian itu dilakukan secara sewenang-wenang. Di dalam konsideran keputusan itu, pemberhentian klien kami karena alasan penyalahgunaan alokasi dana kampung, sementara tidak pernah ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang menyatakan klien kami terbukti menyalahgunakan alokasi dana kampung”, kata kuasa hukum, Frederika Korain, SH., MAAPD.,

Advokat dan Konsultan yang akrab disapa Rika itu menjelaskan, bahwa mekanisme pemberhentian Kepala Kampung telah diatur secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan turunannya.

“Terminologi hukum Kepala Kampung ini memang tidak disebutkan secara spesifik dalam UU Desa. Penyebutan Kepala Kampung disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah tertentu. Di dalam UU Desa telah secara tegas diatur dasar dan alasan pemberhentian Kepala Desa, yakni berakhir masa jabatannya, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa; atau melanggar larangan sebagai Kepala Desa. Klien kami juga selama menjabat sebagai Kepala Kampung tidak pernah menyandang status sebagai tersangka, terdakwa maupun terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Karenanya, menurut hemat kami, pemberhentian klien kami melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik”, jelas Rika.

Lebih lanjut, Frederika Korain, SH., MAAPD., menerangkan bahwa akan menguji di pengadilan baik segi kewenangan, prosedural maupun subtansi terkait Surat Keputusan Bupati Paniai yang menjadi objek sengketa. Bila keputusan Bupati Paniai tersebut cacat kewenangan, prosedural maupun substansi, maka keputusan tersebut tidak sah, batal atau dapat dibatalkan secara hukum.

Sementara di sisi lain, Ketua Peduli Undang-Undang Desa, Esau Boma, menerangkan bahwa praktik pemberhentian Kepala Kampung tanpa dasar dan alasan yang sah, merupakan praktik penyalahgunaan kekuasaan yang tidak boleh dibiarkan.

“Prinsip dasar kekuasaan itu tidak boleh digunakan sewenang-wenang. Semua keputusan atau tindakan pemerintah harus selalu didasarkan pada hukum, bukan pada pertimbangan-pertimbangan politis praktis. Jika benar Bupati Paniai memberhentikan para Kepala Kampung tanpa dasar dan alasan yang sah, maka tindakan itu harus menjadi pelajaran bagi masyarakat Paniai, bahwa pemimpin yang tidak berjalan dalam koridor hukum, tidak layak menjadi pemimpin karena masyarakat yang kemudian menjadi korban. Karenanya, tindakan para Kepala Kampung menempuh upaya hukum, harus dilihat sebagai upaya menegakkan supremasi hukum dan harus diapresiasi. Kami berdoa dan berharap agar majelis hakim arif dan bijak menjatuhkan putusan nantinya”, ucap Esau Boma saat penyampaian siaran pers ke media pada Rabu (05/05/2021). (BB/MA)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe To Our Newsletter