Gaji Sudah Ratusan Juta, Pimpinan KPK Dipertimbangkan Naik Lagi

Sumber foto istimewa

Sumber foto istimewa

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Hits: 23

SUARAINSANI.COM – Gaji kelima pimpinan KPK saat ini mencapai ratusan juta setiap bulan. Namun, gaji pimpinan KPK sedang dipertimbangkan untuk dinaikkan lagi jumlahnya.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Jabatan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan KPK, gaji pokok Ketua KPK adalah Rp. 5.040.000 dan Wakil Ketua KPK Rp. 4.620. 000. Selain gaji pokok, Pimpinan KPK mendapatkan sejumlah tunjangan seperti tunjangan kerja, tunjangan honorer, tunjangan perumahan, tunjangan transportasi, tunjangan kesehatan dan asuransi jiwa, serta tunjangan hari tua.

Jika dijumlahkan, Ketua KPK yang saat ini dijabat Firli Bahuri mendapat Rp 123.938.500. Sedangkan perwakilannya yaitu Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, dan Nawawi Pomolango mendapat Rp. 112.591.250.

Namun, ternyata pada Mei 2020, KPK sedang mengajukan kenaikan gaji untuk pimpinan. Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri, buka suara soal berlanjutnya pembahasan rancangan peraturan pemerintah tentang kenaikan gaji pimpinan. KPK menyebut itu inisiatif Kementerian Hukum dan HAM.

Terkait pertanyaan ada tidaknya pertemuan dengan Kumham terkait kenaikan gaji pimpinan KPK, perlu kami sampaikan. Pertama, pada dasarnya saat ini KPK tidak berinisiatif mengadakan rapat, Tim di KPK Pertemuan tersebut dihadiri Sekjen melalui video conference pada 29 Mei 2020 untuk memenuhi undangan Kumham sebelumnya, ”kata Ali kepada wartawan, Selasa (9/8).

Ali menjelaskan undangan rapat koordinasi penyusunan RPP ditujukan kepada unsur KPK yaitu sekjen, penasihat hukum, dan staf SDM. Undangan tertanggal 22 Mei 2020

“Untuk menghormati ajakan tersebut, tentunya kami hadir dan menyampaikan arahan pimpinan agar pembahasan hal tersebut sepenuhnya terserah pemerintah apakah akan dilanjutkan persiapannya,” kata Ali.

Ali mengatakan sejumlah poin dibahas dalam pertemuan itu. Hal-hal berikut dibahas dalam pertemuan KPK dengan Kementerian Hukum dan HAM terkait RPP terkait kenaikan gaji pimpinan.

-Surat dari Kemenkum HAM kepada KemenPAN-RB tetap menggunakan nomenklatur RPP Revisi sehingga RPP tersebut menjadi RPP Pengganti.
-Tentang draf RPP, tidak ada kajian akademis mengenai besarannya.
-Kajian akademik tersebut akan segera diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM sehingga dapat ditindaklanjuti dengan permohonan penilaian ke KemenPAN-RB.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe To Our Newsletter