Jokowi Memberikan Lampu Hijau Kepada BPK Untuk Audit Anggaran Covid-19

Joko Widodo

Joko Widodo

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Hits: 43

suarainsani.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengizinkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit keseluruhan manajemen dan tanggung jawab penggunaan anggaran untuk penanganan dampak pandemi virus corona atau covid-19 dan National Economic Recovery (PEN) 2020. program.

Menurut Kepala Negara, izin ini diberikan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah kepada publik di bidang pengelolaan keuangan. Begitu pula dengan kementerian / lembaga, seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang juga terlibat dalam pelaksanaan penggunaan anggaran untuk penanganan covid-19 dan PEN.

“Kami mendukung pemeriksaan ini segera dilakukan agar pemeriksaan ini mendukung pelaksanaan kegiatan untuk mencari solusi baru, cara yang lebih baik dalam menangani krisis,” kata Jokowi saat Pembukaan Rapat Pembukaan Pemeriksaan BPK di Istana Negara, Jakarta. , Selasa (8/9). Orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan, pandemi Covid-19 memaksa pemerintah menangani pandemi dengan cepat.

Hal tersebut dilakukan tidak hanya melalui tindakan diplomatik seperti mengeksekusi warga negara Indonesia (WNI) di wilayah tempat virus pertama kali menyebar, tetapi juga hal-hal lain. Misalnya menyiapkan rumah sakit rujukan (RS), ruang isolasi, peralatan kesehatan, dan obat-obatan. Begitu pula dari sisi ekonomi, pemerintah harus merealokasi dan memfokuskan kembali anggaran untuk penanganan Covid-19 dan PEN.

Mulai dari bantuan sosial (bansos) berupa uang tunai dan bantuan permodalan untuk UMKM. Tak ketinggalan memberikan kebijakan restrukturisasi kredit agar perekonomian tidak ambruk. “Pandemi Covid-19 telah memaksa pemerintah dari pusat hingga daerah termasuk TNI, Polri dan BUMN mengambil langkah luar biasa dalam menghadapi krisis kesehatan dan krisis ekonomi,” ujarnya.

Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu berharap audit dari BPK dapat membuat pengelolaan anggaran dan laporan pertanggungjawaban pemerintah dapat dipertanggungjawabkan dan transparan. Ia juga berharap dampak penggunaan anggaran tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

“Saya berharap masing-masing pemeriksa memiliki frekuensi yang sama untuk kepentingan umum, kepentingan bangsa dan kepentingan negara,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, pihaknya telah melakukan pendataan dan pendataan awal terkait pengelolaan anggaran pemerintah terkait penanganan dampak pandemi Covid-19 dan PEN. Ini kurang lebih sudah dilakukan dalam tiga bulan terakhir.

“Kami sudah melakukan kajian dan kajian risiko untuk program pembangunan. Pemeriksaan kali ini bersifat komprehensif berbasis risiko, berskala besar, pemeriksaan ini tidak hanya menjamin prinsip-prinsip tata kelola tetapi juga dapat menyelesaikan masalah pandemi Covid,” kata Agung.

Dari segi skala, Agung mengatakan pemeriksaan ini jauh lebih luas dari pemeriksaan laporan keuangan tahunan pemerintah. Sebab, akan dilakukan ke banyak pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BI, OJK, LPS, hingga BUMN.

“Ini pemeriksaan pertama yang harus dilakukan, selain pemeriksaan pemerintah pusat yang skala besar sekali dalam setahun. Ini ditangani semua auditor keuangan negara, dari auditorat I sampai VII yang berbeda-beda,” jelasnya.

Hanya saja pemeriksaan ini hanya fokus pada penggunaan anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 dan PEN tahun ini saja. Pemeriksaan akan dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan penggunaan anggaran, terutama di jaring pengaman sosial dan PEN.

“Tepatnya tahun ini, untuk tahun depan kita lihat dulu penilaian risikonya. Tapi detailnya strategi dari pemeriksaan, belum bisa kita jelaskan,” pungkasnya.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe To Our Newsletter