Koperasi Gagal Bayar 10 Triliun, Pengacara Himbau Kreditur Jeli Pelajari Proposal Perdamaian

Rapat Kreditur Pertama di Ruang Sidang Utama PN Jakarta Pusat

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Hits: 86

Jakarta, suarainsani.com –  Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara yang diajukan oleh salah satu kreditur, terhadap KSP Indosurya Cipta selaku termohon PKPU, dengan regiter perkara No. 66/Pdt.Sus.-PKPU/2020/ PN.Niaga Jakarta. Kini, KSP Indosurya yang berstatus dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sedang berupaya mengajukan proposal perdamaian melalui restrukturisasi utangnya yang diperkirakan mencapai Rp 10 triliun.

Kuasa hukum kreditur dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta, Roberto Leiwakabessy, SH., yang tergabung dalam kantor hukum Yuliana & Rekan, berpendapat bahwa para kreditur harus terlibat aktif dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) KSP Indosurya Cipta, serta harus jeli dalam mempelajari proposal perdamaian yang akan diajukan oleh KSP Indosurya Cipta.

“Untuk menghindari potensi gagal bayar lagi oleh KSP Indosurya, maka saya menghimbau para Kreditur yang lain untuk mempertimbangkan secara cermat potensi resiko dari proposal perdamaian yang akan diajukan oleh KSP Indosurya” ujarnya.

Antrian Panjang Para Kreditur Dalam Agenda Pencocokan Utang di PN Jakarta Pusat

Himbauan tersebut disampaikan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap para kreditur, terutama kreditur konkuren, mengingat juga belum adanya jaminan kepastian keberlangsungan operasional dari KSP Indosurya Cipta.

“Apabila mayoritas para Kreditur menyetujui proposal perdamaian yang diajukan, dan kemudian terbitnya putusan homologasi/ pengesahan rencana perdamaian yang berisi tentang jangka waktu pembayaran, ini akan berpotensi juga menimbulkan konsekuensi hukum yang bisa saja merugikan para Kreditur di kemudian hari”, jelas Roberto.

Adapun konsekuensi hukum yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi para kreditur, menurut advokat yang biasa disapa Roberto tersebut adalah: Pertama, putusan homologasi bisa menjadi dasar penghentian proses pidana yang saat ini sedang berlangsung di kepolisian.

Kedua, tidak adanya jaminan bahwa KSP Indosurya Cipta mampu mengoperasikan bisnis mereka kembali sehingga dapat membayarkan atau mengembalikan hak-hak para kreditur sesuai dengan proposal perdamaian yang akan ditawarkan, apalagi sebagaimana diketahui, bahwa aktivitas bisnis KSP Indosurya Cipta tidak mengantongi izin dari OJK.

Ketiga, debitur dalam PKPU tetap berwenang untuk mengurus harta/asset-nya sendiri, sehingga jika proposal perdamaian dikabulkan untuk jangka waktu pembayaran tertentu dapat berpotensi dialihkannya harta/asset debitur kepada pihak lain yang dapat merugikan kreditur.

Oleh karena itu, jika proposal perdamaian yang diajukan oleh debitur tidak masuk akal, maka proposal perdamaian tersebut sebaiknya dipikir-pikir untuk disetujui.

“Saya pikir, para kreditur harus mempelajari terlebih dahulu proposal yang akan diajukan oleh KSP Indosurya Cipta dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan, serta jeli memprediksi resiko yang mungkin akan timbul, kecuali sebaliknya.” pungkasnya.

Sebagai informasi, KSP Indosurya Cipta telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap mayoritas karyawannya akibat terkendala kesulitan masalah finansial. Selain proses PKPU terhadap KSP Indosurya Cipta berlangsung, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri telah menetapkan dua tersangka atas kasus dugaan gagal bayar hingga Rp 10 Triliun dana nasabah KSP Indosurya Cipta tersebut. (BB/MA)

Please follow and like us:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe To Our Newsletter