Membahas Impelementasi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017, Pemprov Sulbar Yakin Pekerja Migran Asal Sulbar akan Terlindungi

Foto Bersama Kadis Tenaga Kerja Sulbar setelah Pertemuan Pembahasan Perlindungan Tenaga Kerja

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Hits: 54

Mamuju, suarainsani.com –Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu daerah penyumbang Pekerja Migran Indonesia Luar Negeri (PMILN) terbanyak, mulai berbenah. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulbar, Drs. Maddareski Salatin, M.Si, saat pertemuan di Kantornya pada Rabu (10/07/2019).

“Pemrov melalui dinas Tenaga Kerja terus berupaya, apalagi dengan adanya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017, tentunya senantiasa memaksimalkan kinerja terkait peran dan fungsi perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi ketenagakerjaan, termasuk juga pengawasan, dan keselamatan tenaga kerja.” Tegas Maddareski dalam penyampaiannya.

UU nomor 18 tahun 2017 lahir untuk  memastikan bahwa negara menjamin hak, kesempatan, dan memberikan pelindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri.

Di lain sisi UU tersebut memastikan pembenahan sistem pelindungan bagi PMI secara menyeluruh. Hanya saja peran pemerintah dalam usaha perlindungan tersebut dinilai kurang maksimal, khususnya masalah-masalah yang terjadi di Luar Negeri.

Hal ini terjadi akibat tidak terintegrasinya sistem pemantauan dan pengawasan yang melibatkan akses data yang valid dan real time bagi pemerintah daerah terhadap kondisi warganya yang bekerja di Luar Negeri.

Dialog Bersama Satgas dan Tim IT Indonesia 1 Manajemen

Usaha tersebut menurut Maddareski, sudah dari dulu dilakukan, hanya saja tantangan saat ini, dengan adanya Pelabuhan Internasional Silopo, di Kabupaten Polewali Mandar, dengan segala layanan dan fasilitas embarkasi dan debarkasi, layanan kesehatan, dan lainnya, maka berpotensi menimbulkan lonjakan Calon Pekerja Migran khususnya di Sulawesi Barat, sehingga kinerja pelayanan akan keselamatan pekerja akan sangat diprioritaskan, khususnya PMILN asal Sulbar.

“Sehingga upaya-upaya strategis perlu dilakukan sedini mungkin. Bahkan bila perlu melibatkan berbagai pihak.” Tambahnya.

Dalam pertemuan yang membahas usaha pendataan dan optimalisasi Informasi strategis ketenagakerjaan lingkup Sulbar, Firdaus Gigo Atawuwur, selaku Ketua Yayasan Peduli Insani Nusantara (Yapinus), sekaligus Satgas pengawasan dan perlindungan PMI Sulbar, menyampaikan bahwa dibutuhkan Sistem yang terintegrasi dalam mendata dan mengawasi proses bisnis ketenagakerjaan yang dilakukan di daerah.

“Harus ada sistem yang mengawasi dan menjadi sistem pendukung keputusan pemerintah daerah, bahkan datanya harus real time dan mudah diakses oleh pemerintah, apalagi UU nomor 18 tahun 2017 sudah menguatkan peran pemerintah daerah dalam usaha perlindungan Tenaga Kerja.” Kata Firdaus dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Tim IT Indonesia 1 Manajemen yang menjadi mitra yapinus yang akan membantu mewujudkan hal tersebut. (MA/ BB)

Please follow and like us:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe To Our Newsletter