500 Mahasiswa dalam Gerakan Cinta Indonesia (GCI) Menyambangi Gedung KPU

Potret bersama

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Hits: 39

Jakarta, suarainsani.com – 500 Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Cinta Indonesia ( GCI ) yang di Pimpin oleh Anhar Tanjung Menyambangi gedung Komisi Pemilihan Umum, Jumat ( 26/04/2019 ).

Orasi
(Orasi)

Pasca Penghitungan suara Calon Presiden dan Wakil Presiden 2019, Akhir-akhir ini ada beberapa kelompok yang tidak konsisten terhadap Penyelenggara (KPU).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat ini sudah independen karena tidak berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Berbeda saat Orde Baru ketika KPU masih di bawah Kementerian tersebut, kata Anhar Tanjung Kornas DPP Gerakan Cinta Indonesia.

Anhar Tanjung juga menepis isu bahwa KPU dituduh tidak netral dan condong ke capres petahana, Hal inilah yang mengingatkan kita bahwa KPU kala ini sudah tidak di bawah pemerintah seperti zaman Orde Baru.

saat ini pun sudah ada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). sudah ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Apabila KPU dan Bawaslu berlaku curang, DKPP akan memberi sanksi. Bahkan bisa diberhentikan.

KPU harus tetap berpegang teguh terhadap tugasnya dalam proses penghitungan suara, yakni tetap independen, jujur, dan transparan agar tidak menimbulkan polemik dikemudian hari.

KPU harus menyelesaikan berbagai tudingan kecurangan yang terjadi dalam proses pengimputan data hasil Pemilu serentak 2019. Jika lembaga penyelenggara pemilu tersebut melakukan pembiaran dan lalai secara berkelanjutan, bisa menimbulkan gejolak besar di masyarakat.

KPU wajib menjelaskan ke masyarakat terkait kekeliruan penghitungan suara yang di input website KPU. Kesalahan itu harus dijelaskan secara transparan, mengingat tidak hanya terjadi satu dua kali, tapi berkali-kali, kata orator lainya

KPU tidak boleh keliru, Sebagai penyelenggara satu-satunya yang menjadi rujukan masyarakat dalam Pemilu, tidak boleh lalai. Secara berjenjang, mereka harus bekerja profesional.

(Orasi)
(Orasi)

Isu miring yang bertubi-tubi menyerang KPU beberapa waktu belakangan ini adalah indikasi untuk menjatuhkan harkat dan martabat Lembaga penyelenggara (KPU). Tuduhan ketidaknetralan KPU adalah sikap apatis kita terhadap KPU. Hal inilah yang patut kami pertanyaan kepada pihak mana pun yang ingin menyerang KPU. Tutur Rahmat Isco

Kami merasa KPU sudah bekerja berdasarkan pada peraturan perundangan yang ada. Jika ada kelompok lain yang mengatakan KPU tidak netral bisa tunjukkan ketidak netralan di bagian mana? ada yang sering bilang KPU tidak netral. Karena setiap tahapan itu, kita selalu bersikap profesional dan independen.

saat ini sedang ada upaya untuk mendelegitimasi proses pemilihan umum sekaligus mendelegitimasi lembaga penyelenggaranya oleh pihak tidak bertanggung jawab.

Kami melihat ada upaya yang masif dan sistematis untuk mendelegitimasi pemilu dan itu dimulainya dengan mendelegitimasi penyelenggara (KPU). (RL/MA)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe To Our Newsletter